Gugatan Perdata yang dilakukan APINDO terkait proses penetapan besaran upah minimum Kabupaten (UMK) yang menurut pihak APINDO rekomendasi dari Bupati tidak mempertimbangkan besaran upah di kabupaten terdekat, serta mengabaikan surat Gubernur Jawa Timur nomor 506/8187/031/2010 tentang proses penetapan UMK, yang harus mencapai mufakat dan menghasilkan satu angka usulan, serta adanya pertimbangan dari hasil survey yang obyektif.
“prinsip-prinsip penentuan besaran angka ini yantg tidak dilakukan oleh Bupati secara benar, dan inilah yang kami gugat” ujar Suyanto sesaat setelah mendaftarkan gugatannya.
Atas keteledoran tersebut Bupati Gresik digugat APINDO sebesar 32 Miliar rupaih.
Menanggapi gugatan dari APINDO, Saputro, PLT Kepala Dinas Tenaga kerja Pemkab Gresik, melihat gugatan APINDO tidak beralasan. “APINDO itu hanya menggugat Wacana Besaran UMK, silahkan saja,” ujar Saputro saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya.(tik)
“prinsip-prinsip penentuan besaran angka ini yantg tidak dilakukan oleh Bupati secara benar, dan inilah yang kami gugat” ujar Suyanto sesaat setelah mendaftarkan gugatannya.
Atas keteledoran tersebut Bupati Gresik digugat APINDO sebesar 32 Miliar rupaih.
Menanggapi gugatan dari APINDO, Saputro, PLT Kepala Dinas Tenaga kerja Pemkab Gresik, melihat gugatan APINDO tidak beralasan. “APINDO itu hanya menggugat Wacana Besaran UMK, silahkan saja,” ujar Saputro saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya.(tik)
0 komentar
Posting Komentar